[JAKARTA, MASJIDUNA] – Kebijakan pemerintah Arab Saudi menghentikan sementara pengiriman jamaah umrah dari Indonesia dinilai akan memberi dampak serius bagi industri perjalanan umrah di tanah air. Pemerintah harus melakukan langkah-langkah konkret.
Persoalan penyetopan sementara pengiriman jamaah umrah dari Indonesia ke Arab Saudi mendapat sorotan DPR dalam sidang paripurna ke-8 DPR, Kamis (27/2/2020).
Anggota DPR RI dari Fraksi PPP Wartiah menginterupsi mengenai kebijakan pemerintah Arab Saudi tersebut. “Kebijakan Pemerintah Arab Saudi ini akan memukul industri umroh di Tanah Air. Ada aspek ekonomi yang akan terdampak dari kebijakan Pemerintah Saudi Arabia,” sebut Wartiah.
Anggota DPR dari NTB ini mempertanyakan apa landasan pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan penyetopan sementara jamaah umrah dari Indonesia dengan alasan virus Corona. “Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa pemerintah Arab Saudi membuat kebijakan yang ekstrem itu?” tanya Wartiah.
Ketua PW Fatayat NU NTB ini meminta agar pemerintah RI mengklarifikasi terhadap kebijakan Pemerintah Arab Saudi. Ia juga meminta pemerintah RI trasparan terkait dengan keberadaan virus Corona. “Kami juga meminta Kementerian Luar Negeri untuk mengklarifikasi terkait kebijakan Pemerintah Arab Saudi,” harap anggota Komisi XI ini.
Sebagaimana maklum, pemerintah Arab Saudi menghentikan sementara penerimaan jamaah umrah dari Indonesia. Kebijakan ini terkait dengan virus Corona. Kebijakan pemerintah Arab Saudi ini tentu akan memberi dampak serius bagi industri perjalanan haji dan umrah yang berada di Indonesia.
[RAN/Foto: DPR RI]
