[PEKALONGAN, MASJIDUNA] — Memasuki 2020, berbagai refleksi dan serta mengatur strategi ke depannya. Tak terkecuali Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) sebagai Gerakan Keuangan Muhammadiyah (GMM) melakukan evaluas dan outlook 2020 tentang pengembangan microfinance di Indonesia pada (27/12) di Pekalongan, Jawa Tengah.
Ketua Induk BTM, Achmad Suud mengurai berbagai strategi agar target di 2020 dapat tercapai. Pertama, menyikapi target pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen di tahun 2020, menjadikan perhatian serius bagi pelaku keuangan mikro di Indonesia. Sebab diprediksikan bakal menyebabkan rendahnya tingkat konsumtif serta daya beli masyarakat.
Menurutnya, anomali dan probabilitas harus disikapi secara bijak oleh pelaku lembaga keuangan mikro. Khususnya BTM dalam mengembangkan keuangan mikro kedepan. Oleh karenanya, BTM harus menyiapkan langkah – langkah mitigasi resiko secara konkrit, sehingga bisnis – bisnis keuangan mikro di Muhammadiyah dapat terjaga secara prudent.
Selain itu, kata Suud, BTM bakal mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi mandiri pada anggotanya. Terdiri dari komunitas Muhammadiyah dan masyarakat dengan pendekatan financial engineering. “Kebijakan itu akan kami lakukan sebagai upaya dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya sebagaimana dikutip MASJIDUNA dari laman Muhammadiyah, Sabtu (28/12).
Kedua, Induk BTM dalam evaluasinya meminta kepada pemerintah untuk serius dalam mengembangkan ekonomi trickle down effect (efek menetes ke bawah). Menurutnya konsep ekonomi tersebut dikenal dalam rangka mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan. Suud berharap melalui trickle down effect, praktek ekonomi yang berjalan memiliki dampak terhadap kegiatan ekonomi yang memiliki lingkup yang lebih kecil.
Tapi dalam kenyataanya, konsep ekonomi tersebut sulit untuk diwujudkan keberpihakan dari pemerintah terhadap pelaku ekonomi kecil. Sebaliknya, lebih memilih dan berpihak para konglumerasi. Hal itu tak lepas dari kebijakan – kebijakan politik transaksional yang berbasis oligarki kekayaan yang menjadikan orientasi pembangunan kesejahteraan terjebak pada retorika saja.
“Jelas hal ini jauh dari ekonomi konstitusi yang diamanatkan dalam undang – undang,” urainya.
Ketiga, Induk BTM menyayangkan sikap legislatif dan pemerintah di tahun 2019 yang sangat ego sektoral dengan tidak mengesahkan undang – undang koperasi baru sebagai pengganti UU No 25 Tahun 1992 yang sudah tidak relevan lagi. Dengan demikian nampak jelas apabila pemerintah dan legislatif sejauh ini tidak sensitif terhadap kepentingan masyarakat dan gerakan pegiat koperasi.
Keempat, Induk BTM meminta kepada pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin untuk serius dalam membuat teroboson baru dalam pembanguan UMKM sebagai kebijakan ekonomi nasional. Apalagi sebagian besar pelaku usaha di tanah air adalah UMKM, dengan kebijakan pembangunan UMKM sebagai bukti konkrit pemerintah Indonesia berpihak kepada rakyat. Melalui adanya road map atau masterplan pembangunan UMKM yang konkrit sekiranya UMKM di Indonesia bisa naik kelas dengan perpaduan integerasi hulu dan hilir yang saling menguatkan.
Kelima, melihat situasi kondisi ekonoini yang penuh dengan dinamika terkait pengembangan BTM, Induk BTM mengajak kepada seluruh jaringan BTM nasional untuk menata diri lebih tertib dan profesional. Dengan demikian kontribusi Amal Usaha Muhammadiyah terhadap persyarikatan lebih terencana, terukur dan optimal.
“Kami berharap di tahun 2020 perjuangan pengesahan UU Koperasi bisa dilanjutkan kembali sehingga semangat berkoperasi adalah role dalam jihad ekonomi konstitusi,” tambahnya.
Sebagaimana dalam rekomendasi Muhammadiyah Microfinance Summit 2019 di Pekalongan, Jawa Tengah, salah satu pointnya adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi BTM sebagai pusat keuangan Muhammadiyah serta strategi berkelanjutan keuangan mikro, Induk BTM bersama kekuatan komponennya akan terus membangun tatakelola manajemen bisnis baru sebagai bagian dari itjihad ekonomi dan sekaligus menjawab industri digital 4.0.
[Redaksi/Muhammadiyah]
