[JAKARTA, MASJIDUNA]—Sejumlah Ormas Islam menyatakan kritik dan keberatan terhadap beberapa pasal dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKHU) yang akan disahkan DPR dalam waktu dekat ini. Menamakan diri Majelis Ormas Islam yang terdiri Persatuan Umat Islam (PUI), Mathla’ul Anwar (MA), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Persatuan Islam (Persis), Ikatan Da’i Indonesia (IKADI), Hidayatullah – Al-Ittihadiyah,…
[JAKARTA, MASJIDUNA]—Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKHUP) yang baru akan segera disahkan DPR dalam tempo yang tidak lama lagi. Kitab induk hukum positif di Indonesia ini, merupakan produk DPR dan pemerintah. Sebab, KUHP yang selama ini digunakan adalah peninggalan kolonial Belanda. Dalam Rancangan KUHP yang baru, pasal penodaan agama tercantum dalam Pasal 304, yang berbunyi:…
[REMBANG, MASJIDUNA] – Profil KH Maimoen Zubair masih terus dikenang oleh sahabat, santri dan masyarakat pada umumnya. Akhlak dan ilmu yang dimiliki Mbah Moen menjadikan sosok kiai kharismatik ini tak lekang oleh waktu. Tak terkecuali pandangan dari Habib Abu Bakar bin Abdul Qadir Mauladdawilah dari Malang. Habib Abu Bakar bin Abdul Qadir Mauladdawilah asal Malang…
[JAKARTA, MASJIDUNA]—Rapat paripuran DPR Hari ini, Senin (16/9/2019) akan mengesahkan Rancangan Undang-undang Perkawinan, sebagai revisi atas Undang-undang no 1 tahun 1974. Dalam RUU baru hasil revisi, hanya sedikit perubahan yaitu pada pasal 17 dan sisipan antara pasal 65 dan pasal 66. Pasal 1 7 berbunyi: (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai…
[JAKARTA, MASJIDUNA]—Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan segera direvisi oleh DPR. Pada Senin (16/9/2019), dalam rapat paripurna, seluruh anggota dewan yang akan segera purna tugas itu, akan melakukan Pembicaraan Tk II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perkawinan. Seperti diketahui, UU Perkawinan merupakan produk legislasi anggota DPR pada tahun 1974 yang diinisiasi oleh KH Bisri…
