[JAKARTA, MASJIDUNA]—Polemik keberadaan WNI yang menjadi simpatisan ISIS dan kini nasibnya terkatung-katung, terus bergulir. Sikap masyarakat terbelah, antara yang menolak dan setuju pemulangan namun dengan sejumlah syarat yang ketat.
Muhammadiyah, sebagai organisasi Islam terbesar memiliki pandangan bahwa sebaiknya ada karantina ideologis bagi mantan ISIS perempuan dan anak-anak dan yang benar-benar mau tobat atas jalan ideologinya yang keliru.
“Kalau Muhammadiyah membagi dua hal, satu yang kombatan ISIS dan memang mereka sudah tidak lagi WNI, ya, pemerintah sudah mengambil jalan yang pas untuk tidak memulangkan mereka. Tapi perlu dibuka opsi bagi anak-anak dan perempuan yang jadi korban. Atau mereka yang mau kembali tetapi dia juga secara sadar ideologinya yang dulu itu salah, itu bisa dibuka opsi pulang,” kata Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir ketika menerima Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi di Kantor PP Muhammadiyahm Yogyakarta, Rabu (12/2/2020.
Haedar menawarkan agar opsi pulang harus melalui prosedur semacam karantina ideologis. Hal tersebut penting dilakukan agar eks kombatan ISIS ini tidak menjadi virus baru yang menyebarkan terorisme di Indonesia. Kekhawatiran ini tentu tak berlebihan, mengingat jumlah mereka yang lebih dari 600 orang tak bisa dikatakan sedikit dan dianggap sepele. Karena itulah Haedar menilai dalam masalah ini peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sangat dibutuhkan.
Namun, Muhammadiyah mendukung sikap tegas pemerintah yang menolak ISIS dimanapun. Sebab Islam Indonesia harus dibebaskan dari kecenderungan paham radikal-ekstrem dalam bentuk apapun.
(IMF/foto:muhammadiyah.or.id)
