Antara lain mengupayakan perpanjangan visa umrah bagi jamaah yang keberangkatannya tertunda.
[PADANG, MASJIDUNA] — Pemerintah diminta mencari jalan keluar atas kebijakan pemerintah Saudi Arabia yang melarang jamaah umrah Indonesia masuk ke tanah suci sementara waktu akibat penyebaran virus corona. Kebijakan tersebut pun menunda pelaksanaan umrah bagi jamaah Indonesia. Oleh karena itu perlu dicari jalan agar jamaah mendapatkan haknya pasca kondisi membaik.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ihsan Yunus di Padang, Jumat (28/2). “Pemerintah harus memastikan jamaah bisa berangkat dengan penjadwalan ulang,” ujarnya.
Dia meminta pemerintah Indonesia melakukan pendekatan kepada Kerajaan Arab Saudi melalui Dubes. Setidaknya meyakinkan bahwa Indonesia bukan negara yang terjangkit virus corona. Baginya, belum ada data yang menyebutkan adanya masyarakat Indonesia terkena corona.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengatakan, terdapat dua kerugian yang bakal dialami jamaah akibat kebijakan pemerintah Saudi itu. Yakni kerugian materil dan psikologi. Pasalnya terdapat jamaah menabung sejak lama agar dapat berangkat umrah. Sementara melalui kebijakan pemerintah Saudi itu, menjadi kesedihan bagi jamaah yang tertunda keberangkatannya.
Dia pun meminta masyarakat yang sudah dijadwalkan berangkat umrah agar bersabar. Sementara pemerintah mencarikan jalan keluarnya. “Kita beri kesempatan pada pemerintah untuk mencari solusi terlebih dahulu,” katanya.
Terpisah, Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan pemerintah mengupayakan perpanjangan visa umrah bagi jamaah yang keberangkatannya tertunda. Pemerintah pun sudah meminta otoritas Arab Saudi mempertimbangkan agar memberikan fasilitas perpanjangan atau penerbitan ulang visa umrah tanpa biaya bagi jamaah yang sudah mengatongi visa jamaah. Namun tak dapat digunakan akibat kebijakan pemerintah Saudi menolak kunjungan warga negara lain.
Bagi jamaah asal Indonesia yang berada di Arab Saudi tetap dapat menunaikan ibadah umrah. Namun, kata Menag, jamaah yang masih berada di negara transit tidak bisa menuju Arab Saudi. Ya, maskapai balik kanan memulangkan jamaah karena kondisi kahar atau force majeure.
Maskapai pun tak menghanguskan
tiket penerbangan pergi-pulang jamaah umrah yang terdampak kebijakan
Pemerintah Arab Saudi.Selain itu, maskapai bakal menjadwal ulang keberangkatan
jamaah terdampak kebijakan Arab Saudi tanpa mengenakan biaya tambahan.
“Kita tidak ngomong kerugian. Semua memecahkan persoalan dengan tulus dan saya
salut sekali semua menyatakan sikap yang sama, ini bagian dari ibadah, tulus
mengatasinya,” ujarnya.
Upayakan tak dirugikan
Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Indonesia (AMPHURI) mengupayakan jamaah umrah yang tertunda keberangkatanya tidak ditrugikan. Jamaah pun diimbau agar tetap tenang dan bersabar.
“Kami mengupayakan segala hal supaya tidak ada yang dirugikan, baik dari sisi calon jamaah maupun travel umrah,” kata Ketua DPD AMPURI Jawa Tengah Endro Dwi Cahyono
Dia berharap agar para calon jamaah umrah tak membatalkan rencana ibadah umrah ke Mekah. Jamaah pun dapat menyambangi biro perjalanan umrah untuk menjadwal ulang. Dirinya berharap para calon jamaah umrah tidak membatalkan rencana ibadah ke Mekkah.
“Karena bagaimana pun, dana yang sudah disetorkan ke travel umrah itu semua pasti sudah digunakan untuk persiapan keperluan ibadah umrah,” katanya.
Selain itu, DPD AMPHURI Jateng juga telah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan Dewan Pengurus Pusat (DPP) yang sudah berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan sejumlah pihak terkait. Baginya, persiapan ibadah umrah tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, baik dari sisi anggaran maupun calon jamaah sendiri.
“Niatnya beribadah untuk sementara waktu ditunda, bukan dibatalkan, bisa pilih jadwal lain di travel umrah masing-masing,” pungkasnya.
[KHA/Antara/ilustrasi: radarmojokerto]
