Agar tetap bisa terpenuhi aspek istithaah-nya. Pemerintah pun menerapkan prinsip supaya pembiayaan haji yang berkeadilan dan berkelanjutan.
[JAKARTA, MASJIDUNA] — Kabar ditetapkannya Indonesia mendapat kuota haji 1444 H/2023 M sebanyak 221.000 menjadi angin segar bagi calon jamaah haji. Tapi angka tersebut pun berdampak pula terhadap ongkos naik haji ke tanah Mekkah. Karenanya, agar biaya haji dapat terjangkau, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) bersama DPR bakal memformulasikan besaran biaya haji secara proporsional.
“Kita akan menerapkan prinsip pembiayaan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Angkanya akan kami formulasikan dengan mitra kami di Komisi VIII dengan mempertimbangkan berbagai aspek,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Hilman Latief, Selasa (10/1/2023).
Menurutnya upaya tersebut perlu dilakukan seiring dengan meningkatnya pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji. Dia berharap nantinya bakal disepakati angka yang terjangka bagi calon jamaah haji. Baginya, prinsip keadilan dan berkesinambungan menjadi penting. Sebab setidaknya terdapat 5,2 juta jemaah yang masih dalam antrean. Kesemua calon jamaah haji pun menunggu giliran agar dapat berangkat dan menunaikan ibadah haji.
Dia melanjutkan, pemerintah Saudi pada 2021 telah menetapkan biaya layanan di masyair dengan angka yang tinggi untuk jemaah haji seluruh dunia, termasuk Indonesia. Tapi biaya haji pun bakal mengalami penyesuaian. Setidaknya ada beberapa faktor. Seperti biaya layanan di masyair yang mengalami kenaikan sejak tahun 2022. Selain itu, harga bahan baku, transportasi, akomodasi, pajak, serta inflasi juga akan menyebabkan kenaikan biaya.
“Kami bersama Komisi VIII akan coba memformulasikan agar tetap bisa terpenuhi aspek istithaah-nya dan pada saat yang sama kita menerapkan prinsip bagaimana pembiayaan haji yang berkeadilan dan berkelanjutan,” pungkasnya.
[AHR/Foto: Kemenag]
