Dukungan terhadap dunia pendidikan pesantren perlu melihat potensi yang telah ada. Seperti di Ogan Komering Ulu Timur dengan pengembangan bidang peternakan dan di Kota Palembang, melalui industri pengolahan air kemasan.
[PALEMBANG, MASJIDUNA] — Perkembangan ekonomi syariah di tanah air terus menggeliat. Berbagai pemangku kepentingan berlomba-lomba terut serta menjadi bagian dapal perkembangan ekonomi syariah. Tak terkecuali Bank Indonesia (BI) yang terus menunjukan komitmennya bagi dunia pendidikan pesantren di bidang ekonomi syariah.
Kali ini, BI Kantor Perwakilan Sumatera Selatan, bakal mengembangkan ekonomi syariah di lima pondok pesantren pada 2020. Kepala Perwakilan BI Sumatera Selatan Hari Widodo mengatakan pihaknya bakal fokus mengembangan ekonomi syariah yang belum terggarap di Sumatera Selatan.
“Saat ini kami sudah mendukung kemandirian ekonomi syariah di dua pesantren, yakni di Ogan Komering Ulu Timur dan Kota Palembang. Tentunya ke depan kita akan lihat lagi potensi pesantren yang bisa dikembangkan unit usahanya,” ujarnya Jumat, (16/2).
Baginya, dukungan terhadap dunia pendidikan pesantren perlu melihat potensi yang telah ada. Seperti di Ogan Komering Ulu Timur dengan pengembangan bidang peternakan dan di Kota Palembang, melalui industri pengolahan air kemasan.
Setidaknya agar target pengembangan ekonomi syariah dapat tercapai. Kini, BI sedang memetakan pondok pesantren yang layak memiliki unit usaha. Bila pondok pesantren dapat mandiri secara ekonomi, maka diharapkan dapat memberi dampak positif terhadap lingkungan di sekitarnya.
Sementara Deputi Gubernur BI Erwin Rijanto, berpandangan ekonomi syariah dapat menjadi sumber pertumbuhan baru untuk Sumsel. Karenanya, BI tetap menggali sumber ekonomi baru di Sumsel. Terutama sektor pariwisata dan ekonomi syariah.
Sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim, Indonesia tak boleh hanya menjadi konsumen produk halal dari luar negeri, melainkan harus menjadi produsen. BI Sumsel mencatat, terdapat tiga sektor usaha yang sampai kini masih mendominasi perekonomian di provinsi.
“Yakni pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, serta pertanian,” pungkasnya.
[AHR/Antara/Foto:republika]
