[KARAWANG, MASJIDUNA] — Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) diharapkan dapat mendukung layanan halal di berbagai tujuan wisata. Hal itu disampaikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam acara Musyawarah Nasional XVII 2020 Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Karawang, Jawa Barat, Senin (10/2).
“Saya meminta dukungan aktif dan kerjasama dari PHRI dalam memberikan layanan halal utamanya di destinasi wisata,” ujarnya.
Menurutnya, penyediaan kebutuhan bagi wisawatan tak saja berkualitas dan higienis, namun juga halal. Baginya, PHRI menjadi bagian dari pemangku kepentingan utama seta mitra pemerintah. Khususnya dalam penyediaan kebutuhan amenitas terkait sarana akomodasi dan kuliner.
Karena itu diperlukan perhatian, kenyamanan dan kebutuhan para wisatawan, termasuk kenyamanan dan kebutuhan melaksanakan ajaran agama yang diyakini. Seperti, wisatawan yang beragama Islam, sangat membutuhkan fasilitas untuk dapat menjalankan ibadah melaksanakan shalat dan menikmati makanan halal dengan mudah.
Oleh karena itu, menjadi penting bagi pelaku industri pariwisata dalam menyediakan layanan tambahan. Misalnya fasilitas tempat ibadah shalat yang layak dan bersih, serta menu makanan halal. “Dengan demikian saya yakin wisatawan Muslim akan meningkat karena mereka merasa lebih nyaman mengunjungi destinasi wisata tersebut,” katanya.
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menegaskan, besarnya potensi wisatawan Muslim. Karenanya, kesadaran memberikan pelayanan tambahan telah dilakukan banyak negara lain yang juga mengandalkan pemasukan dari sektor pariwisata. Seperti Jepang, Australia, Rusia dan negara-negara eropa lainnya.
Hal itu dilakukan dengan tujuan dapat menarik lebih banyak wisatawan muslim agar berkunjung ke destinasi wisata mereka. Dia menilai Indonesia yang dikenal sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia sudah seharusnya dapat menjadi pionir dan model bagi negara-negara lain dalam memberikan pelayanan tambahan bagi wisatawan Muslim.
Dia mengatakan dalam konteks “wisata halal” ini, baik Presiden, dirinya dan segenap jajaran pemerintah telah berkomitmen untuk terus mendorong kemajuannya. “Saya juga perlu menegaskan bahwa tidak benar bila ‘wisata halal’ diartikan sebagai upaya untuk mensyariahkan destinasi wisata,” pungkasnya.
[AHR/Antara]
