Peluncuran Ujicoba Proyek Pengembangan Ekonomi Pesantren

[CIREBON, MASJIDUNA] —  Pilot project alias proyek percobaan pengemangan ekonomi dan keuangan syariah berbasis pondok pesantre diluncurkan. Peluncuran project tersebut berlangsung di Pesantren Khas Kempek di Kabupaten Cirebon. Pesantren KHAS Kempek terpilih menjadi proyek pertama, Selasa (17/12). Proyek tersebut diluncurkan pemerintah melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko…

Read More

Tiga Poin Komitmen Pemerintah Majukan Wakaf

[JAKARTA, MASJIDUNA] — Beberapa hari lalu Badan Wakaf Indonesia (BWI) menggelar rapat kooordinasi nasional. Setidaknya menelurkan sejumlah gagasan masa depan perkembangan wakaf di tanah air. Setidaknya terdapat tiga poin komitmen pemerintah dalam memajukan wakaf di Indonesia. Menteri Agama Facrul Razi yang menghadiri acara tersebut menuturkan, tiga poin tersebut. Pertama, pemerintah berkomitmen memfasilitasi para pegiat wakaf…

Read More

JK Dorong Pemberdayaan Ekonomi Umat dengan Masjid

[YOGYAKARTA, MASJIDUNA] — Gerakan pemberdayaan ekonomi umat melalui masjid terus menggeliat. Namun kiprah gerakan tersebut mesti lebih didorong agar jauh lebih dirasakan oleh umat. Setidaknya jamaah masjid. Itu pula yang dilakukan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kall dalam acara  Workshop dan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Masjid Kampus Indonesia (AMKI) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta…

Read More

BPJPH: 154 Perusahaan Ajukan Layanan Sertifikasi Halal

[JAKARTA, MASJIDUNA] — Sejak diberlakukannya UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, animo pengusaha terhadap sertifikasi halal terus mengalami peningkatan. Setidaknya berdasarkan  berdasarkan data BPJPH hingga 7 Desember 2019, sedikitnya terdapat 154 perusahaan yang mengajukan layanan sertifikasi halal. Demikian disampaikan Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag, Sukoso melalui keterangan tertulis kepada wartawan…

Read More

Penerbitan Sertifikasi Halal Menjadi Kewenangan Kemenag

[JAKARTA, MASJIDUNA] — Tarik menarik perihal siapa yang berhak menerbitkan sertifikasi halal terjawab sudah. Merujuk pada ketentuan UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal, makal yang berwenang menerbitkan sertifikasi halal adalah Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag). Demikian disampaikan Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag, Sukoso melalui keterangan tertulis…

Read More