Penghulu sedang menikahkan calon pengantin
[JAKARTA, MASJIDUNA]- Kementerian Agama akan membuka formasi bagi 3.641 penghulu. Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 9 Tahun 2019, Jabatan Fungsional Penghulu adalah jabatan sebagai pegawai pencatat nikah atau perkawinan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan usulan kuota formasi penghulu telah disetujui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Baca juga: Tugas Penghulu Makin Berat dari Hulu sampai Hilir
“Tahun 2024 akan ada formasi baru, jumlahnya 3.641 kuota Penghulu Ahli Pertama. Formasi itu sudah disetujui,” ungkap Kamaruddin saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) 2024 di Jakarta, Selasa (7/5/2024).
“Sementara untuk formasi Penghulu Madya dan Utama, sampai hari ini belum ada respons pasti dari Kemenpan RB, namun kita optimis usulan kita disetujui,” imbuhnya, dikutip dari laman Kemenag.
Sementara Kemenpan RB mengonfirmasi bahwa pendaftaran rekrutmen CPNS dan PPPK 2024 akan dibuka Juni atau Juli. “Untuk pelaksanaan seleksi CASN tahun 2024, rencananya akan dilaksanakan mulai Bulan Juni atau Juli setelah instansi menerima Surat Keputusan Menteri PANRB tentang penetapan kebutuhan/formasi pegawai ASN,” ujar Menpan RB Abdullah Azwar Anas dalam konferensi pers mengenai pengadaan ASN tahun 2024 di Jakarta, Jumat (3/5/2024).
Baca juga: Masih Banyak Sosok Penghulu Pelayan Ummat
Setelah memperoleh surat keputusan penetapan tersebut, kata Anas, instansi pemerintah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mengumumkan lowongan formasi dan persiapan seleksi tahun 2024.
Ia berharap pada awal Juli 2024 sudah ada pengumuman mengenai waktu dan lokasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
“Namun, untuk kepastian jadwal pengumuman oleh instansi, pendaftaran, dan seleksi, masih dinamis mengikuti perkembangan yang ada,” ungkap Anas.
(IMF/sumber: kemenag)
