Senator DPD Desak Logo Halal Baru Ditinjau Ulang

Karena menimbulkan kegaduhan di masyarakat. [JAKARTA, MASJIDUNA] — Polemik perubahan logi halal milik Indonesia yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (JPH) yang dituangkan dalam Keputusan Kepala BPJPH No.40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal tak terhindarkan. Malahan ada dorongan agar logo halal yang baru dapat ditinjau ulang oleh pemerintah. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD),…

Read More

Tiga Poin Penjelasan BPJPH Soal Logo Halal Baru

[JAKARTA, MASJIDUNA] — Logo halal baru yang diluncurkan dan ditetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag  menuai respon beragam dari publik. Seperti terkesan Jawasentris karena berbentuk gunungan wayang dan motif batik lurik atau surjan. Lantas bagaimana penjelasan dari BPJPH?. Kapala Pusat Registrasi Sertifikasi Halal pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag, Mastuki berpandangan…

Read More

Peralihan Kewenangan Sertifikasi Halal Momentum Ciptakan Ekosistem Halal

Salah besar jika membuat narasi bahwa MUI tidak lagi berperan dalam sertifikasi halal. [JAKARTA, MASJIDUNA] —  Sejak terbitnya UU No. UU 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memiliki dampak terhadap kewenangan proses sertifikasi halal. Terlebih dengan terbitnya UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah sejumlah pasal dalam UU 33/2014. Khususnya yang mengatur…

Read More

Minimalisir Polemik, Kemenag Diminta Segera Sosialisasikan Logo Halal Baru

Logo halal yang baru menggunakan khat Kufi, tidak ditujukan untuk kepentingan baca tulis, tapi estetika. [JAKARTA, MASJIDUNA] — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag)  resmi menetapkan label halal baru yang berlaku secara nasional. Penetapan label halal anyar dituangkan dalam Keputusan Kepala BPJPH No.40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal. Namun ternyata, di…

Read More

Kota Bogor Resmi Miliki Perda Penyelenggaraan Pesantren

Antara lain mengatur mewajibkan  pemerintah setempat memberi bantuan anggaran bagi lembaga pendidikan pesantren. [BOGOR, MASJIDUNA]  — Setelah melalui berbagai tahapan dalam pembuatan dan penyusunan sebuat aturan tingkat daerah, Kota Bogor resmi memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Pondok Pesantren. Hal itu ditandai dengan persetujuan yang diambil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor Jawa Barat….

Read More