[SOLO, MASJIDUNA] — Pengembangan industri halal di Indonesia menjadi potensi yang harus diperhatikan. Apalagi pada 2030 jumlah muslim dunia mencapai 27,5 persen. Karenanya, Indonesia mesti menangkap pasar besar dalam pengembangan produk halal.
Demikian disampaikan Direktur Jasa Keuangan dan BUMN Kementerian PPN/Bappenas Muhammad Kholifihani dalam sebuah diskusi yang digelar Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) bertajuk ‘Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia’ di Solo, Jumat (23/8) kemarin.
“Kita bisa memanfaatkan potensi-potensi umat Islam di dunia. Negara-negara non muslim bisa melihat potensi luar biasa dari populasi muslim global,” ujarnya.
Menurutnya pengembangan industri halal di Indonesia dapat memanfaatkan halal super highway link the global suplly chain. Sayangnya, kondisi Indonesia cenderung masih menjadi konsumen produk halal.
Tak dapat dibantah, produsen produk halal terbesar masih berada di tangan negeri Jiran, Malaysia dan Bahrain. Sedangkan Indonesia berada di urutan nomo 9 produsen produk halal. Indonesia, kata Muhamad, telah menghabiskan dana sebesar 218,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp3,073 triliun untuk kebutuhan produk halal.
“PDB Indonesia Rp 14.000 triliun, kita menghabiskan hampir seperempat PDB untuk konsumsi produk halal,” katanya.
Di tempat yang sama, Direktur Hukum Promosi dan Hubungan Eksternal KNKS, Taufik Hidayat, menambahkan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tidak bisa dilakukan segelintir orang. Baginya, potensi keuangan syariah di luar perbankan dan industri keuangan non bank, yakni zakat dan wakaf.
Potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 217 triliun atau 3,4 persen dari PDB. Namun, persentase penghimpunan zakat terhadap potensi baru 1,7 persen pada 2015 dan meningkat menjadi 3,7 pereen pada 2018.
Potensi wakaf hampir sekitar 48 miliar meter persegi tanah wakaf. Sebanyak 62,47 persen tanah wakaf sudah tersertifikasi. Tantangannya, bagaimana potensi zakat dan wakaf tersebut bisa diproduktifkan. [GZL]
