Gandeng Bank Syariah, Untuk Pembayaran Produk Pertamina di Aceh

Karena Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 mensyaratkan lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berprinsip dan menggunakan akad syariah. Setidaknya tiga bank syariah yang digandeng antara lain BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah [JAKARTA, MASJIDUNA] — Dalam rangka mempermudah penerimaan pembayaran atas penjualan produk Pertamina, perusahaan minyak plat merah itu menggandeng sejumlah Bank…

Read More

MPR Serukan Khatib Memiliki Kompetensi dan Pemahaman Kebangsaan

[JAKARTA, MASJIDUNA] – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mendorong para khotib di masjid untuk menyerukan persatuan dan kesatuan umat. Khotib sebagai garda terdepan dalam pemahaman umat memiliki posisi yang staretegis. Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan pihaknay mendorong Kementerian Agama untuk memberikan imbauan kepada para khatib di Indonesia untuk turut serta menyampaikan seruan persatuan dan kesatuan kepada…

Read More

Diresmikan, Asrama Haji kota Sorong Menelan Biaya 14 Miliar

Pembiaayaan pembangunan gedung menggunakan skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tahun 2019 . [SORONG, MASJIDUNA] — Bagi masyarakat Sorong Papua Barat yang hendak menunaikan ibadah haji, kini  dapat bernapas lega. Soalnya Sorong telah memiliki asrama haji transit. Namun, meski telah diresmikan, ternyata pembangunan Gedung Asrama Haji Transit Sorong menelan biaya miliaran. Ya, Rp 14 miliar….

Read More

Komitmen Baznas Dorong Usaha Mustahik Sate Bekasi

Program mustahik penguasaha fokus pemberdayaan ekonomi bagi mustahik produktif yang bakal  menjalankan usaha dari berbagai jenis produk. [JAKARTA, MASJIDUNA] — Kerja nyata dalam mendorong ekonomi kerakyaratan terus dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Seperti yang dilakukan Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM) Baznas membantu kelompok usaha sate penerima zakat/mustahik Gartim Setia Rasa di Kabupaten Bekasi. Ketua…

Read More

RUU Cipta Kerja Berpotensi Meniadakan Peran Ulama dalam Sertifikasi Halal

Fatwa produk halal, harus ditetapkan oleh MUI bukan diserahkan kepada ormas-ormas Islam, apalagi oleh orang-perseorangan. Setidaknya ntuk menghindari perbedaan fatwa. [JAKARTA, MASJIDUNA] — Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang menggunakan metoda omnibus law  terus menuai cibiran dan kritikan dari masyarakat. Kali ini, RUU Cipta Kerja dikhawatirkan berpotensi meniadakan peran ulama dalam proses sertifikasi. Padahal selama…

Read More