[JAKARTA, MASJIDUNA]—Mudik adalah tradisi khas muslim di Indonesia. Tradisi yang dipercaya sudah berlangsung lama itu, telah menjadi ritual muslim Indonesia menjelang Lebaran. Dari mudik itu, terpancar ekspresi keagamaan yakni menautkan tali persaudaraan (silaturahim), menghormati orang tua atau yang dituakan serta ziarah kubur sebagai pengingat kematian.
Namun, kebiasaan ini tampaknya membuat sebagian orang mulai kebingungan. Sebab, aturan yang ditetapkan pemerintah terkesan ambigu. Daerah-daerah asal pemudik, misalnya, membuat aturan karantina wilayah seperti Tegal (Jawa Tengah) dan Garut (Jawa Barat). Hal ini membuat pemudik yang berasal dari kedua daerah tersebut terpaksa mengurungkan niatnya. Namun, bertahan di kota pun bukan pilihan karena pekerjaan sudah tidak ada lagi.
Meski belum membuat kebijakan, tapi pemerintah pusat sudah membuat himbauan agar jangan mudik. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan gerakan bertajuk ‘tidak mudik tidak piknik’ untuk menghadapi Lebaran 2020. Usulan tersebut merupakan salah satu skenario yang disiapkan menjelang musim mudik mendatang di masa pandemi virus corona.
“Kami harus mempertimbangkan berbagai skenario. Semua demi keselamatan dan keamanan bagi para pemudik dan juga untuk seluruh masyarakat. Ini untuk memutus rantai corona,” kata Luhut dalam keterangannya, Rabu, 25 Maret 2020 lalu.
Namun, kebijakan yang baru rencana itu harus diralat oleh Presiden Joko Widodo melalui juru bicaranya Fadjroel Rahman. “Mudik boleh tapi berstatus orang dalam pemantauan. Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada larangan resmi bagi pemudik Lebaran Idul Fitri 2020 M/1441 H. Namun, pemudik wajib isolasi mandiri selama 14 hari dan berstatus orang dalam pemantauan (ODP) sesuai protokol kesehatan (WHO) yang diawasi oleh pemerintah daerah masing-masing,” kata juru bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman, dalam keterangan tertulis, Kamis (2/4/2020).
Namun, penjelasan ini pun kembali diralat oleh Menteri Sektretaris Negara Pratikno. “Yang benar adalah: Pemerintah mengajak dan berupaya keras agar masyarakat tidak perlu mudik,” kata Pratikno.
Penjelasan yang berubah-ubah itu membuat mayarakat kebingungan antara tetap berangkat mudik atau tetap di kota.
Kritikan pun datang dari Senayan. Anggota Komisi IV DPR RI Fauzi H. Amro menyebut ajakan tidak mudik kurang efektif bila tidak dibarengi karantina wilayah untuk memutus rantai penyebaran virus Corona (Covid-19). Hanya saja kebijakannya akan parsial dan tidak efektif.
Karantina wilayah atau lockdown seperti yang diusulkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sangat efektif untuk melarang mobilitas orang untuk keluar wilayah Jakarta.
“Jadi, mobil-mobil bus jurusan Jakarta akan dihentikan kecuali angkutan logistik, kesehatan, dan enegi. Tidak ada peluang orang untuk mudik ke kampung halaman, sehingga penyebaran virus corona bisa dikendalikan,” kata Fauzi dalam rilisnya, Rabu (1/4/2020).
Menurut Fauzi, pemerintah pusat terkesan lebih mengutamakan kepentingan ekonomi ketimbang menyelamatkan masyarakat di tengah wabah Corona.
Di tengah ketidakpastian kebijakan itu, ormas-ormas Islam justeru telah membuat himbauan yang sangat tepat bagi umat. Muhammadiyah dan NU, misalnya, tanpa ragu menyebutkan bahwa bila wabah corona masih belum mereda, maka kegiatan salat idul fitri dan mudik, sebaiknya tidak dilakukan.
“Sholat Idul fitri adalah sunnah muakkadah dan merupakan syiar agama yang amat penting. Namun apabila pada awal Syawal 1441 H mendatang tersebarnya virus corona belum mereda, sholat Idul Fitri dan seluruh rangkaiannya (mudik, pawai takbir, halal bihalal, dan lain sebagainya) tidak perlu diselenggarakan,” demikian Muhammdiyah dalam rilisnya pekan lalu.
Sementara PBNU meminta masyarakat mudik dan silaturahim secara daring saja. “Silaturahim Idul Fitri tetap kita lakukan. Namun secara online melalui teknologi dati tempat tinggal masing-masing,” katanya, Sabtu (28/3/2020).
PBNU mengajak masyarakat muslim di tanah air untuk memutus mata rantai penyebaran wabah virus corona. “Mari kita disiplinkan diri dengan tidak mudik tahun ini,” tambahnya.
Pendapat dari dua ormas Islam itu tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Mereka paham memandu umat di tengah wabah. Hal ini sejatinya menjadi pelajaran agar pemerintah tetap menggandeng tokoh agama saat merumuskan kebijakan.
(IMF/foto:
One thought on “Mudik, Antara Bingung dan Ormas Islam Memandu Umat”