Makanan Jamaah Haji Diminta Produk Indonesia

[JAKARTA, MASJIDUNA]—Meski jamaah haji jauh dari tanah air, namun urusan makanan sebaiknya sesuai dengan selera nusantara. Karena itu, produk Indonesia selayaknya diutamakan, seperti beras, sayuran dan bumbu dapur.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzili saat berkunjung ke Arab Saudi. Menurutnya, ketersediaan makanan ini penting karena jemaah Haji membutuhkan stamina saat menjalankan puncak Haji. Sementara jika jemaah membeli makanan di rumah makan, belum tentu tersedia di sekitaran jemaah tinggal. Sementara jemaah juga dilarang memasak oleh pihak hotel. “Kami juga meminta agar ketersediaan makanan ini cita rasa Indonesia dengan menu yang beragam. Kami minta pengawasan yang higienis dan kualitas gizinya diperhatikan,” kata politisi Golkar ini dalam rilis yang diterima Selasa (28/1/2020).

Selanjutnya, DPR RI juga mengusulkan untuk menambah makanan untuk jemaah Haji tahun ini menjadi 50 kali, terutama menjelang wukuf di Arafah. Sebab di tahun-tahun sebelumnya di saat menjelang Haji, tidak disediakan karena alasan padatnya menjelang puncak Haji.

Delegasi DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi untuk memastikan pelayanan terbaik bagi jemaah Haji Indonesia di tahun 2020 ini. Selain makanan, anggota DPR juga menyoroti soal transportasi dan pemondokan.

Misalnya, beberapa wilayah di Makkah yang nantinya akan digunakan untuk pemondokan jemaah Haji tahun ini. Dia menekankan agar setiap pemondokan yang digunakan harus standar bintang tiga. Di samping itu, di setiap hotel harus tersedia air minum, tempat mencuci dan ruang kesehatan untuk setiap kloter. Selain itu, pihaknya juga memastikan agar setiap kamar kapasitasnya tidak terlalu banyak agar jemaah merasa nyaman.

Diperkirakan akomodasi jemaah di tanah suci ialah sebanyak 173 hotel, yang tersebar di Jarwal, Misfalah, Rei Bakhs, Mahbas Jin, Aziziyah, Raudloh dan Syisyah. Sementara di Madinah, akomodasi jemaah Indonesia harus di kawasan markaziyah. “Soal detail semua komponen itu, kami harus pastikan setelah ditetapkan BPIH tahun 2020 karena menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *