Komitmen Pemerintah dalam Mengembangkan Usaha Pesantren

[JAKARTA, MASJIDUNA]— Pemerintah terus menunjukan keseriusannya dalam membantu dan mengembangkan unit usaha di pesantren. Karenanya, pemerintah tengah mendata unit usaha pesantren untuk diajukan sebagai penerima bantuan. Demikian disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono. Menurutnya, sinergi yang dilakukan antara Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Agama diminta mengkoordinasikan dan mendata unit usaha…

Read More

Mengintip Regulasi Kemudahan Sertifikasi Tanah Wakaf

[JAKARTA, MASJIDUNA] — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi menerbitkan Peraturan Menteri tentang kemudahan sertifikasi tanah wakaf. Regulasi tersebut memberi kemudahan proses sertifikasi tanah wakaf yang wakifnya (pemberi wakaf) tidak diketahui. Caranya, cukup dengan mengajukan dua orang saksi. Bila terdapat masjid yang nadzirnya (pengelola wakaf) tidak ada yang diangkat oleh Badan Wakaf…

Read More

Produk Halal Harus Berevolusi Selama Pandemi

[JAKARTA, MASJIDUNA]—wabah covid-19 yang masih merajalela menggerus daya beli masyarakat. Namun, di sisi lain merupakan peluang bagi produk halal untuk berevolusi dan menerapkan kebiasaan baru sehingga produk halal tetap diminati bahkan makin kinclong. Menurut Wakil Presiden Ma’ruf Amin, penerapan adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi Covid-19 memberikan peluang besar bagi industri produk halal. Pasalnya, seluruh…

Read More

Halal Menjadi Prioritas Bagi Masyarakat

[JAKARTA, MASJIDUNA] —  Di tengah perkembangan zaman dan teknologi, pengolahan makanan secara halal menjadi hal penting bagi masyarakat. Produk makanan, minuman serta obat-obatan berlabel  dan tersertifikasi halal merupakan syarat agar dapat dikonsumsi masyarakat muslim khususnya. Kepala Pusat Sertifikasi dan Registrasi Halal pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Mastuki berpandangan, mengkonsumsi sesuatu yang…

Read More

Implementasi UU Jaminan Produk Halal, Wapres Minta DPD Mediasi MUI dan BPJPH

[JAKARTA, MASJIDUNA] — Wakil Presiden KH Makruf Amin meminta DPD memanggil para pihak yang terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, agar implementasi UU tersebut dapat berjalan dengan baik. Permintaan itu disampaikan Wapres dalam forum rapat konsultasi antara Pimpinan DPD dengan Wapres, Rabu (5/8/2020). “Terkait masukan tentang pelaksanaan UU Jaminan Produk…

Read More