Ketika Wakaf Mesti Produktif

Ketua MUI Kyai Muhammad Cholil Nafis. Foto: cholilnafis.com [JAKARTA, MASJIDUNA] — Wakaf sejatinya menjadi instrumen dalam menyetarakan ekonomi. Karenanya, sifatnya pun mesti produktif. Sementara wakif pun teruus menyemai pahala  kendatipun sudah wafat. Sedangkan harta wakaf babkal memberi kesejahteraan bagi pemerimanya. Demikian sekelumit pandangan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kyai Muhammad Cholil Nafis dalam webinar Program…

Read More

Bank Muamalat Optimalkan Layanan Digital di Libur Lebaran

Foto: Istimewa [JAKARTA, MASJIDUNA] –– PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mengoptimalkan layanan digital dan melakukan penyesuaian jam operasional di kantor-kantor cabang selama bulan suci Ramadan dan menyambut libur Idul Fitri 1444 H. Direktur Operasi dan Digital Bank Muamalat Wahyu Avianto mengatakan, selama bulan Ramadan Bank Muamalat tetap beroperasi dengan melakukan penyesuaian jam operasional layanan di…

Read More

Wapres Minta Pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah

Foto: Setwapres [ACEH, MASJIDUNA] — Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta agar dapat dibentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di seluruh Indonesia. Pembentukan itu  sebagai perpanjangan tangan dalam implementasi program-program pemerintah di lapangan. Pasalnya pemerintah telah berkomitmen memajukan sektor ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia terus terlihat dari berbagai sisi. Dari sisi kelembagaan, Komite…

Read More

Wapres Maruf Amin ‘Dinobatkan’ Bapak Ekonomi Syariah Indonesia

Foto: Setwapres [ACEH, MASJIDUNA] — Nama KH Maruf Amin dalam dunia ekonomi syariah tentu tak asing. Sebab Wakil Presiden (Waprees) itu kerap mendorong pemberlakuan dan pengembangan ekonomi syariah di tanah air. Karenanya, Maruf Amin dinobatkan sebagai Bapak Ekonomi Syariah Indonesia. Penobatan tersebut dituangkan melalui peluncuran buku ‘KH Maruf Amin Bapak Ekonomi Syariah Indonesia. Peluncuran buku…

Read More

Guru Besar UIN Jakarta Sebut Plt Komite Fatwa Produk Halal Sesuai Aturan Hukum

[JAKARTA, MASJIDUNA] – Keberadaan Pelaksana Tugas Komite Fatwa Produk Halal yang dibentuk Menteri Agama sebagai tindak lanjut Pasal 33 A dan Pasal 33 B Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menimbulkan polemik. Komite Fatwa Produk Halal tersebut dituding sebagai bentuk negara terlalu masuk dalam urusan agama. Padahal dalam perspektif ilmu perundang-undangan, keberadaan Komite…

Read More