Connect with us

Ekonomi Islam

PP Jaminan Produk Halal, Momentum Akselerasi Pembangunan Ekosistem Halal

Menstimulus gairah berusaha produk halal.

[JAKARTA, MASJIDUNA] — Setelah terbit dan diberlakukannya UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat puluhan aturan turunan.  Satu diantaranya pengaturan tentang jaminan produk halal. Pemerintah pun resmi sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Aturan teknis itu nantinya menjadi pedoman dallam  akselerasi pembangunan ekosistem halal.

“UU Cipta Kerja dan PP 39/2021 hadir untuk mendorong agar pelaku usaha produk halal  tumbuh dan menjadi stimulus positif dalam menjalankan usahanya dengan tetap patuh dan tertib mengikuti peraturan yang berlaku dalam menjalankan mekanisme good governance,” ujar Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag Sukoso, Kamis (18/2).

Dia yakin, dengan terbitnya PP 39/2021, menjadi momentum percepatan pelaksanaan jaminan produk halal di Indonesia. Menurutnya kondisi pandemi Covid-19 yang belum berujung ini, mesti mampun dijawab dengan  gerak ekonomi yang produktif. Sehingga mampu membuka peluang tenaga kerja baru.

Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya (Unibraw) lebih lanjut berpendapat, PP 39/2021 menjadi langkah dalam meningkatkan gairah berusaha produk halal. Khususnya membangun iklim usaha yang sehat.

Dia memastikan, dengan terbitnya PP 39 Tahun 2021, mutantis mutandis  PP No 31 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kendati begitu, peraturan perundangan yang menjadi aturan turunan dari PP 31/2019 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP 39/2021.

“Sebagaimana tertuang dalam Pasal  170 dan 171 PP 39/2021. Pasal-pasal dalam UU 33/2014 yang tak diubah dalam UU Cipta Kerja juga tetap berlaku,” pungkasnya.

[AHR/BPJPH/Ilustrasi:bikinpabrik.id]

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Ekonomi Islam