Connect with us

Safa Marwah

Merumuskan Mitigasi Penyelenggaraan Haji di Tengah Wabah

Hingga persoalan yang bersifat detil.

[JAKARTA, MASJIDUNA] — Situasi pademi Covid-19 belum juga mereda. Malahan terdapat varian jenis virus baru akibat mutasi Covid-19. Terlepas hal itu, penyelenggaraan ibadah haji pun tetap berjalan, kendatipun bersifat terbatas. Indonesia sebagai negara yang memiliki jamaah terbanyak tetap bakal membuat  mitigasi penyelenggaraan haji khusus di tengah wabah.

Bersama dengan sejumlah asosiasi penyelenggara ibadah haji dan umrah, Kementerian Agama menggelar Focuss Group Discusion (FGD) Mitigasi Risiko Permasalahan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus. Acara yang  diikuti tujuh asosiasi, yaitu: Himpuh, Amphuri, Kasthuri, Asphurindo, Sapuhi, Gapura, dan Ampuh merumuskan dan mematangkan   mitigasi penyelenggaraan ibadah haji khusus di tengah pandemi.

Pelaksana tugas  Dirjen Penyelenggara Haji Umrah Khoirizi H Dasir mengatakan, hingga kini belum ada negara yang mendapat informasi terkait kepastian pemberangkatan jemaah haji dari pemerintah Saudi. Namun, persiapan tetap harus terus dilakukan bagi penyelenggaraan haji reguler maupun haji khusus.

“Ada atau tidak ada kepastian keberangkatan jemaah, persiapan harus terus dilakukan. Sebab, pelayanan, pembinaan, dan perlindungan jemaah haji menjadi amanah undang-undang,” ujarnya Khoirizi di Depok, Jumat (9/4).

Dia mengakui terdapat sejumlah hal yang perlu dibahas dalam penyiapan prosea mitigasi. Seperti opsi dan skenario penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan asumsi kuota, skema penerbangan. Kemudian apakah memberlakukan transit atau langsung, termasuk juga terkait karantina.

Begitupula soal bagaimana skema karantina sebelum keberangkatan, saat di saudi, dan ketika pulang. Termasuk siapa penanggung jawab karantina?. Termasuk persoalan hal yang bersifat mendetil dan spesifik.  “Ini perlu dibahas dan disepakati,” katanya

Selain itu, pentingnya membahas  skema layanan akomodasi di Saudi saat pandemi. Juga terkait penerapan protokol kesehatan dan disiplin 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan).

Pria yang juga menjabat Direktur Bina Haji itu menyorot soal kuota. Pihaknya berkomitmen berapapun jumlah yang diberikan Arab Saudi nantinya, jemaah haji khusus tetap mendapat porsi 8%. Sebab, hal tersebut amanah UU. 

Empat hal penting

Namun, bila Saudi memberikan kuota haji, Khoirizi menggarisbawahi beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, Kemenag dan Komisi VIII DPR berkomitmen bahwa berapanpun kuota yang diberikan, akan diberangkatkan. 

Kedua, waktu terus berjalan. Perlu dirumuskan opsi-opsi skenario penyelenggaraan berdasarkan asumsi kuota dan ketersediaan waktu. Ketiga, perhitungan biaya protokol kesehatan dan skema pembiayaannya. 

Keempat, kesiapan jemaah haji. Sebab, mayoritas (63%) jemaah Indonesia adalah lansia, di atas 60 tahun. Menurutnya hal itu perlu diperhatikan bila terdapat ketentuan pembatasan usia dan jemaah dengan penyakit bawaan.

“Kita berharap jemaah haji bisa mengukur kemampuannya, baik terkait aspek pengetahuan ibadah maupun kondisi kesehatan,” pungkasnya.

[AHR/Foto:Kemenag]

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Safa Marwah