Masjiduna.com–Tudingan bahwa masjid bakal dijadikan tempat kampanye senantiasa muncul menjelang pesta demokrasi, mulai dari Pilkada, Pileg hingga Pilpres. Kekhawatiran itu kian menjadi manakala ada calon yang mendatangi masjid dan menyapa jamaah. Masjid seolah menjadi tempat yang haram bersentuhan dengan “ujaran politik”.
Jamaah masjid memang memiliki latarbelakang yang beragam, termasuk pilihan politiknya. Dan di Indonesia, masjid tidak mengenal sekat-sekat etnis atau pilihan politik. Masjid bisa dimasuki untuk melaksanakan sholat dan ibadah lainnya. Apalagi saat shalat Jumat, jamaah bukan hanya yang tinggal di lingkungan masjid, tapi sering juga didatangi oleh jamaah yang lewat atau berkantor dekat masjid tersebut.
Namun tak dipungkiri, ada pula khatib yang mengajak untuk memilih pemimpin tertentu, meski tidak secara terang-terangan. Biasanya, para khatib cukup bijaksana dengan mengajak jamaah memilih pemimpin yang amanah dan bertaqwa kepada Allah. Hal yang sangat normal, apalagi ada perintah agama untuk hal itu.
Bahkan Wakil Presiden yang sekaligus Ketua Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla, tidak mempermasalahkan bila ada khatib mengajak memilih pemimpin yang baik. Yang tidak boleh secara terang-terangan mengajak atau menjelekkan pasangan calon tertentu atau partai politik tertentu. Para jamaah biasanya sudah paham dengan hal ini.
Lagi pula, porsi ajakan kepada taqwa yang menjadi inti khutbah Jumat seringkali lebih besar dibandingkan dengan “ajakan politik” yang disampaikan secara halus dan tersamar itu. Hal ini, secara umum berlaku di hampir semua masjid. Dan para ustadz pun sudah banyak yang memahaminya.
Namun yang seringkali muncul adalah tudingan masjid yang dijadikan tempat kampanye politik. Tudingan ini bisa berdampak pada jamaah masjid yang hadir. Perasaan tidak nyaman dan merasa dipojokkan sebagai pendukung salah satu paslon. Padahal, masjid di manapun adalah tempat yang mempersatukan. Masjid senantiasa terbuka bagi siapa saja. (imf)
