Connect with us

Khazanah

Timbul Tenggelam Nasib RUU Larangan Minuman Beralkohol, Begini Pendapat MUI

Sejak 2017 MUI telah membahas persoalan dalam RUU, dan bakal siap memberikan massukan demi penyempurnaan muatan materi dalam draf.

[JAKARTA, MASJIDUNA] — Badan Legislasi (Baleg) DPR mulai meminta penjelasan dari pengusul Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Larangan Minuman Beralkohol. Rangkaian pembahasan nampaknya bakal dimulai. Namun di luar DPR terdapat penolakan terkait pengaturan sanksi pidana. Lantas bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI)?

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) MUI bidang hukum  dan perundang-undangan, Rofiqul Umam Ahmad berpendapat, RUU tersebut mesti masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas. Maklum, perjalanan RUU Larangan Minuman Beralkohol terbilang panjang, sejak periode 2009-2014. Namun nasib RUU tersebut tak kunjung menemui titik kejelasan.

RUU Larangan Minuman Beralkohol yang menjadi usulan beberapa anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), F-PKS, dan Gerindra itu bernasib timbul tenggelam di setiap periode DPR. Setidaknya sudah dua periode DPR, namun RUU tersebut tak mengalami perkembangan.

Perdebatan seputar judul. Sebagian kalangan di DPR tak menghendaki menggunakan frasa ‘larangan’ pada judul. Baginya persoalan judul sedianya dapat dimusyawarahkan. “Namun yang prinsip adalah bagi Indonesia yang menjunjung tinggi agama, sangat penting adanya peraturan tentang Minol tersebut,” ujarnya Kamis (12/11) kemarin.

Dia berpendapat, minuman beralkohol dalam pandangan Islam merupakan induk dari segala kejahatan. Sebab bagi orang yang telah mengkonsumsi minuman keras dan berujung mabuk, dapat melakukan apa saja  tanpa sadar. Bahkan merusak diri sendiri, mengancam jiwa orang lain, termasuk melakukan kejahatan.

“Kita menyadari dalam prakteknya selama ini, akibat minuman beralkohol ini banyak terjadi kejahatan karena tidak terkontrolnya pikiran dan badan akibat terpengaruh minuman beralkohol,” imbuhnya.

Rofiq menilai, usulan MUI agar RUU Larangan Minuman beralkohol masuk dalam Prolegnas ini tidak bermaksud menguntungkan Islam semata. Dia melihat, di dalam RUU Minol, terdapat pengecualian penyesuaian untuk setiap agama dan kepercayaan. Inti dari RUU ini, agar peredaran minuman beralkohol  lebih terawasi, sehingga tidak merugikan banyak kalangan.

“Kalau ada penggunaan Minol untuk kepentingan tertentu dikecualikan, kalau untuk memenuhi hasratnya saja, ini yang perlu dikendalikan dan dibahas,” katanya.

Dia mengatakan, MUI sejak tahun 2017 telah membahas persoalan RUU Larangan Minuman Beralkohol dan merancang materi yang mendalam. Karena itu, MUI bakal siap memberikan masukan untuk menyempurnakan RUU tersebut, bila diperlukan.

“MUI siap memberikan kontribusi pemikiran untuk menyempurnakan, memberikan saran, dan untuk RUU tersebut karena MUI telah menyusun kajian terkait RUU tersebut sudah lama sejak tahun 2017,” pungkasnya.

[AHR/MUI/Foto:radardepok]

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Khazanah