Connect with us

Politik Islam

Sejumlah Norma dalam UU Cipta Kerja Dinilai Bermasalah

Kaidah ushul fiqih menyebutkan keputusan pemimpin harus berpijak pada kemasalahatan rakyatnya, tasharruf  al-Imam ‘ala al-ra’iyyah manuth bi al-mashlahah.

[JAKARTA, MASJIDUNA] –— Setelah membaca dan mencermati muatan norma dalam draf Undang-Undang Cipta Kerja,  Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Tholabi Kharlie menilai adanya sejumlah norma bermasalah. Setidaknya bakal berpotensi menjadi persoalan ketika diterapkan di masyarakat.

“Ada sejumlah norma di UU Cipta Kerja yang berpotensi menimbulkan masalah,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Senin (12/10)

Tholabi menyorot seputar aturan yang terkait dengan keislaman. Seperti halnya kedudukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam urusan jaminan produk halal  (JPH).  Khususnya soal kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) ternyata berkurang. Sebab  hanya di bidang penetapan kehalalan produk semata.

Padahal bila mengacu Pasal 10 UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, MUI bekerjasama dengan BPJPH dalam bentuk sertifikasi auditor halal,  akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) serta penetapan produk halal. Nah melalui UU Cipta Kerja malah kewenangan MUI dicopot.

“Ada kewenangan MUI yang dipreteli. Apakah MUI pernah diajak bicara tentang hal ini,” katanya.

Dia menyorot soal penghapusan denda administratif terhadap pelaku yang tidak memisahkan lokasi dan alat proses produk halal (PPH), semula diatur dalam UU 33/2014. Namun UU ‘sapu jagat’ itu malah menghapus ketentuan tersebut dan bakal diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah (PP).

Sontak saja dari hierarki peraturan perndangan, norma yang diatur dalam aturan turunan yang didelegasikan UU Cipta Kerja ke PP merupakan turun kasta. Padahal, ancaman sanksi menjadi penting sebagai bagian dari proteksi terhadap masyarakat Islam, khususnya mengenai produk halal.

Secara umum,  Tholabi mencatat perencanaan, pembahasan dan persetujuan RUU Cipta Kerja oleh DPR dan Pemerintah secara formal bermasalah. Sebab keterlibatan masyarakat dalam proses pembahasan terbukti minim. Setidaknya respon dari kalangan organisasi kemasyarakatan, buruh, pemerintah daerah, mahasiswa dan berbagai kelompok kepentingan (stakeholders) lainnya membuktikan saluran partisipasi publik tersumbat.

“Di sini letak masalahnya,” ujarnya.

Menurut Ketua Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Se-Indonesia ini, keputusan negara melalui DPR dan Pemerintah dalam persetujuan UU Cipta Kerja semestinya menjadikan kemaslahatan sebagai pijakannya. Tholabi menyitir kaidah Ushul Fikih yang cukup ideal untuk dijadikan pedoman bagi para penyelenggara negara. Yakni, keputusan pemimpin harus berpijak pada kemasalahatan rakyatnya, tasharruf  al-Imam ‘ala al-ra’iyyah manuth bi al-mashlahah.

“Rakyat di dalamnya ada pengusaha, buruh, pemerintah daerah, ulama dan seluruh stakeholder bangsa ini. Tidak boleh timpang sebelah,” ujarnya mengingatkan.

Tholabi dapat memahami niat dan keinginan pemerintah dengan adanya UU Cipta Kerja ini. Hanya saja, aspek kemaslahatan berupa mudahnya berinvestasi dan iklim yang positif  untuk berusaha di Indonesia bakal menciptakan lapangan pekerjaan, tak berbanding lurus dengan potensi kemudharatan yang bakal muncul akibat UU Cipta Kerja.

“Protes dan catatan kritis dari berbagai elemen merupakan potensi kerusakan yang akan muncul. Pemerintah semestinya mendahulukan untuk menghindari kerusakan daripada mendahulukan kemaslahatan, dar’u al-mafasid muqaddam ‘ala jalb al-mashalih,” ujarnya.

Jalan konstitusional

Baginya, kegaduhan yang muncul akibat UU Cipta Kerja  dapat ‘diobati’ dengan Prsiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang membatalkan sejumlah norma yang bermasalah. Namun dia pesimis presiden bakal menerbitkan Perppu. Sebab UU Cipta Kerja merupakan usul dan gagasan Presiden Joko Widodo.

Opsi lainnya, DPR dan Presiden melakukan perubahan UU Cipta Kerja terhadap sejumlah substansi yang dianggap bermasalah dengan mengundang sebanyak-banyaknya seluruh stakeholder yang diatur dalam UU Cipta Kerja.   Menurutnya pilihan lain yang relatif moderat dengan melakukan legislative review.  Yakni perubahan sejumlah norma melalui DPR dengan catatan melibatkan seluruh stakeholders sebanyak-banyaknya.

“Di atas kertas sulit, tetapi kenapa tidak diupayakan. Toh DPR dan Presiden dipilih rakyat, sebaiknya mendengar aspirasi yang memilihnya,” ujarnya.

Pilihan akhir adalah judicial review menjadi langkah paling ujung untuk menguji  konstitusionalitas UU Cipta Kerja tersebut. Pengujian UU Cipta Kerja ke MK merupakan jalan paling ujung melalui lembaga peradilan. Namun dia mengingatkan, pilihan pertama dan kedua mesti ditempuh terlebih dahulu, sebelum mengambil sikap memboyong UU Cipta Kerja ke MK.

“Jika jalan musyawarah antara rakyat dengan Presiden dan DPR, tak ada pilihan lain melalui jalur judicial review. Warga Negara berhadap-hadapan dengan DPR dan Presiden di ruang pengadilan, ini pilihan terakhir,” pungkasnya.

[KHA/Ilustrasi: portaljember]

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Politik Islam