Connect with us

Ekonomi Islam

Regulasi Perwakafan Tak Mengenal Konversi Harta Wakaf

Kecuali, melalui mekanisme tukar menukar atau ruislag (istibdal) atas seizin Kementerian Agama dan persetujuan Badan Wakaf Indonesia, dengan persyaratan yang ketat.

[JAKARTA, MASJIDUNA] — Perwakafan belakangan menjadi sorotan, sejak pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) beberapa hari lalu. Pengaturan perwakafan diatur dalam UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta aturan turunanya. Namun ternyata, dalam UU 41/2004 beserta aturan turunanya tak mengenal tidak mengenal konversi harta benda wakaf, baik konversi bentuk, sifat, fungsi maupun kepemilikannya.

Demikian disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal (Sisditjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam M Fuad Nasar beberapa hari lalu di Jakarta. Menurutnya, tata kelola wakaf di Indonesia dilengkapi dengan sistem pengamanan aset berbasis UU. Antara lain larangan konversi harta wakaf untuk pengamanan aset.

Fuad menjelaskan, UU 41/2004 beserta aturan turunanya melarang  adanya konversi aset dari wakaf tanah menjadi wakaf uang atau sebaliknya konversi dari wakaf uang menjadi wakaf tanah. Begitupula  aset wakaf dalam bentuk bangunan dan harta tidak bergerak lainnya.

Selain itu, sistem hukum dan perundang-undangan wakaf di Indonesia pun melarang pengalihan dan hibah aset wakaf menjadi aset pribadi, aset yayasan ataupun aset negara atau aset yang dikuasai pemerintah. Kecuali, melalui mekanisme tukar menukar atau ruislag (istibdal).

“Itu harus atas izin Kementerian Agama dan persetujuan Badan Wakaf Indonesia, dengan persyaratan yang ketat,” ujarnya.

Dia mengurai soal wakaf uang. Menurutnya wakaf uang merupakan instrumen keuangan sosial syariah yang potensinya sangat besar di Indonesia. Dia memastikan seluruh wakaf uang yang dihimpun dari masyarakat tak masuk ke kas negara. Namun tetap dalam pengelolaan nazhir wakaf sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jadi yang mengelola itu nazhir wakaf, sesuai regulasi,” katanya.

Nazhir Wakaf di Indonesia terdiri dari perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Nazhir wakaf dari kalangan ulama/ustadz, organisasi sosial kemasyarakatan Islam dan yayasan-yayasan yang lahir di tengah umat Islam sangat banyak. Mereka semua ikut berperan sebagai pilar kebangkitan wakaf.

Dia menilai, agar tata kelola wakaf dilakukan secara amanah, transparan, akuntabel, dan produktif, UU 41/2004 telah mengatur tugas nazhir wakaf. Yakni, melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Kemudian mengawasi dan melindungi harta benda wakaf,  dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

“Negara atau pemerintah dalam undang-undang wakaf tidak menjadi nazhir dan tidak dapat bertindak sebagai nazhir,” pungkasnya.

[AHR/BimasIslam/ilustras foto: wakafpedia]

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Ekonomi Islam