Connect with us

Pendidikan Islam

Rapimnas Mahad Aly Minta Kemenag Tuntaskan Regulasi Kelulusan

[TASIKMALAYA, MASJIDUNA] — Pengurus Asosiasi Mahad Aly Indonesia (Amali) meminta Kementerian Agama (Kemenag) segera menerbitkan sertifikat akreditasi, petunjuk teknis (juknis) ijazah dan kepastian input data mahasantri dalam PDPT (Pangkalan Data Dikti). Demikian disampaikan Ketua Amali KH Abdul Jalal dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Amali di Pesantren Manonjaya Tasikmalaya, Kamis (9/12).

“Sejumlah Mahad Aly akan meluluskan bulan Maret. Akreditasi, juknis  ijazah dan input PD-Dikti wajib selesai,” ujarnya.

Rapimnas Amali bakal menyusun roadmap Mahad Aly periode 2020-2024 untuk direkomendasikan ke Direktur Jenderal  (Dirjen) Pendidikan Islam (Pendis). Rapimnas megangkat tema ‘Keberlanjutan dan Peran Strategis Lulusan Mahad Aly: Antara Regulasi dan Realisasi’.

Rapimnas  itu pun  meminta Kemenag melakukan optimalisasi peningkatan mutu Mahad Aly yang telah ada. Selain itu mengimbau pendirian baru secara selektif. Jalal mengatakan, pihaknya bersedia menjadi pendamping pra-pengusulan.

Dalam Rapirmnas pun memaparkan sembilan indikator program Mahad Aly  periode 2020-2024 melalui visi ‘Menjadikan Mahad Aly sebagai Pusat Kaderisasi Ulama Moderat’.  Pertama, merumuskan nilai, norma dan kriteria mutu mahad aly menjadi kebijakan dan regulasi.

Kedua, menyelenggarakan akreditasi institusi dan prodi (konsentrasi kajian). Ketiga, melakukan kualifikasi dan sertifikasi dosen dan tenaga kependidikan. Keempat, standarisasi kurikulum. Kelima, memfasilitasi kerjasama riset dan  publikasi ilmiyah dengan UIN dan universitas lainnya;

Keenam, membina  wilayah dakwah dan pemberdayaan masyarakat di daerah kritis. Ketujuh, memfasilitasi pengembangan infrastruktur fisik mahad aly, khususnya ruang belajar dan perpustakaan. Kedelapan, merancang tata kelola admibistrasi, pembelajaran dan keuangan mahad aly berbasis IT.  Kesembilan, melakukan  bench marking dengan universitas Islam/umum  di Mesir, Maroko, Saudi Arabia, Iran, Australia, Inggris dan Jerman.

Diseminasi UU Pesantren

Terpisah, Presidium Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Propinsi Banten,  Ikhwan Hadiyyin mengatakan, pentingnya memperkuat jaringan dan kerjasama pesantren untuk merawat Indonesia. Menurutnya, Pesantren merupakan cikal bakal pendidikan formal di Indonesia.

Forum silaturahmi ini berdiri tahun 1998 di Lebak, beranggotakan 4150 pesantren dengan berbagai varian pendidikannya. Uniknya, penyelenggara Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) hanya satu yakni SPM Al-Istiqamah Serang.

Forum menyuarakan agar pesantren merawat negeri ini dengan spirit kebangsaan dan ajaran Islam rahmatan Lil-alamin. Forum itu pun meminta agar regulasi pesantren didesiminasikan hingga ke level pimpinan pesantren agar bisa diikuti dengan baik.

Rektor Universitas Tirtayasa (Untirta) Banten,  Falah Sulaeman mengajak pesantren untuk merespons secara positif UU Pesantren yang melindungi jatidiri dan kekhasan pesantren.

[IMF/Foto:suaranahdliyin]

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Pendidikan Islam