Connect with us

Pendidikan Islam

Nahdlatul Ulama Minta RUU Pesantren Tidak Lekas Disahkan

[JAKARTA, MASJIDUNA]  —  DPR nampaknya kekeueh Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan bakal disahkan sebelum berakhir masa tugas periode 2014-2019. Waktu tersisa hanyalah September. Itu sebabnya, DPR bersikeras sebelum September berakhir RUU tersebut sudah disahkan menjadi UU.

“Kami sahkan periode ini, September itu terakhir,” ujar Wakil Ketua Komsi VIII, Marwan Dasopang di Komplek Gedung Parlemen, Selasa (27/8) kemarin.

Dia memaparkan, perkembangan pembuatan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan telah mendekati tahap akhir. Itu artinya, RUU tersebut dalam waktu dekat sudah dapat diboyong ke paripurna untuk diambil keputusan tingkat dua. Namun sebelumnya, pengambilan keputusan tingkat pertama terlebih dahulu mendengar pandangan mini dari 10 fraksi partai.

“Menurut teman-teman Panja,  bahwa poin-poin di seluruh bab sudah mendekati final,” katanya.

Rupanya, harapan Panja RUU tidak senada dengan sejumlah Ormas Islam. Seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), PP Muhammadiyah, PP Persis, Matlaul Anwar, Al Irsyad, Persatuan Umat Islam (PUI), Al Wasliyah, dan Dewan Dakwah yang menyampaikan sejumlah catatan terkait RUU Pesantren.

Ketua PBNU Bidang Hukum dan Perundang-undangan Robikin Emhas berpandangan masih terdapat materi yang belum menyentuh ruh dari kepesantrenan dan pendidikan keagamaan. Robikin atas nama NU meminta RUU tidak disahkan dalam DPR periode 2014-2019

Robikin beralasan, RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan belum menjadi jembatan bagi Pesantren untuk menghadapi persoalan strategis. Tak saja  di internal pesantren itu sendiri , namun juga bangsa.

Dia menunjuk belum adanya aturan mendorong tentang mekanisme respon pesantren terkait dengan perkembangan teknologi dan  informasi saat ini. Setidaknya, soal bagaimana menghadapi revolusi 4.0.

“Dan bagaimana juga pesanren turun aktif dalam upaya pencapai target strategis, itu belum ada,” katanya.

Tak hanya itu, itu RUU masih menempatkan pesantren sebagai  objek pelembagaan oleh negara. Sehingga Pesantren masih dianggap sebagai entitas yang lemah dan perlu ditolong. Padahal pesantren seharusnya menjadi subjek pembangunan dalam mencapai cita-cta bernegara.

“Dalam hal ini posisi pesantren harus diletakan hubunganya dengan negara sebagai mutualistik atau bermitra,” tukasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Pendidikan Islam