Connect with us

Ekonomi Islam

Menyiapkan Penyelia Halal

Penyelia halal diwanti-wanti agar berpegangteguhlah pada peraturan Perundang-undangan yang menjadi landasan Jaminan Produk Halal.

[BOGOR, MASJIDUNA] — Pendidikan dan latihan bagi calon penyelia halal menjadi bagian dalam pelaksanaan UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Calon penyelian merupakan sumber daya manusia yang disiapkan dalam menjalankan UU 33/2014. Apalagi penyelia halal diatur tegas dalam Pasal 1 UU JPH yang bakal menjalankan proses produk halal.

Kepala Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sukoso mengatakan pelaksanaan diklat bagi 100 calon penyelia di Bogor Jawa Barat sebagian bagian agar para penyelia memahami tugas dan fungsinya sesuai UU JPH.

“Saya mengapresiasi Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal atas terselenggaranya kegiatan diklat ini. Kegiatan ini adalah dalam rangka memenuhi amanat UU,” ujarnya, Jumat (4/12)

Selain penyelia halal, pelaksanaan sertifikasi halal juga membutuhkan auditor halal dalam jumlah yang mencukupi. Bahkan penyelenggaraan JPH juga menuntut tersedianya profesi yang kompeten seperti chef halal, manager halal dan juru sembelih halal.

Menurutnya BPJPH, terus berupaya menyiapkan sumber daya manusia  tersebut. Termasuk mendorong pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Halal Center atau Pusat Kajian Halal, dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). BPJPH pun  telah menyiapkan auditor halal dengan menyelenggarakan diklat calon auditor halal yang diikuti oleh 226 calon auditor halal.

“Saya juga berpesan kepada para penyelia halal agar berpegangteguhlah pada peraturan Perundang-undangan yang menjadi landasan Jaminan Produk Halal,” katanya.

Kepala Bidang Pembinaan Jaminan Produk Halal BPJPH, Khotibul Umam, menambahkan, kegiatan diklat penyelia halal yang dibiayai dengan anggaran BPJPH Kemenag itu diikuti para pelaku UMK (usaha mikro dan kecil) di wilayah Jabodetabek.

“Peserta terdiri dari para pelaku UMK yang dalam proses atau telah mendaftar sertifikat halal di wilayah Jabodetabek,” ujarnya.

Perlu diketahui, pelaksanaan diklat dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama, dilaksanakan 4-6 Desember 2020. Tahap kedua, dilaksanakan 8-10 Desember 2020. Masing-masing angkatan diikuti 50 peserta. Sedangkan tenaga pengajar diklat  berasal dari BPJPH, MUI, serta praktisi halal dan akademisi yang kompeten.

[AHR/BPJPH/ilustrasi foto: Bisnis Indonesia/Felix Jody Kinarwan]

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Ekonomi Islam