Connect with us

Ekonomi Islam

Mengintip Muatan Materi Fatwa Kliring Penjaminan Efek Indonesia

[JAKARTA, MASJIDUNA] — Dua tahun sudah penyusunan dan pembahasan materi muatan draf fatwa tentang Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Setelah itu, Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhirnya mengesahkan draf KPEI.

Direktur DSN MUI Institute, Ah. Azharuddin Lathif mengatakan, KPEI merupakan satu dari tiga  Self Regulatory Organization (SRO) Pasar Modal yang bertugas menyelesaikan transaksi efek (surat berharga) di pasar sekunder. Sementara Bursa Efek Indonesia (BEI)  dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bertindak sebagai SRO

Nah SRO, merupakan organisasi non-pemerintah yang berwenang mengeluarkan dan menegakkan peraturan dan standard prosesional di bidangnya. Menurutnya dalam perkembangan pasar modal  syariah di Indonesia, ketiga lembaga berperan aktif dallam menumbuhkembangkan pasar modal syariah.

“Mereka mendukung dari sisi regulasi perdagangan efek berupa ekuitas yang sesuai prinsip syariah,” ujarnya Kamis (1/10) kemarin.

Sebenarnya, DSN MUI telah menerbitkan tiga fatwa terkait dengan fungsi tiga lembaga tersebut. Pertama, fatwa DSN MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Kedua, fatwa DSN MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

Ketiga, fatwa Nomor 124/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek Serta Pengleolaan Infrastruktur Investasi Terpada. Nah fatwa nomor tiga ini sesuai dengan peran SRO Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Dia mengatakan ketiga fatwa itu ternyata belum ada yang mengatur ketentuan dan batasan prinsip syariah peruntukan kliring. Kemudian penyelesaian penjaminan penyelesaian transaksi bursa atas efek bersifat ekuitas di bursa efek. Padahal keberadaan lembaga kliring dan penjaminan amatlah penting dalam menjamin penyelesaikan transaksi bursa.  Tentunya menghadirkan kepastian hukum agar dipenuhi hak dan kewajiban para pihak yang bertransaksi efek syariah, berpa ekuitas di bursa efek.

“Atas latar belakang tersebut, KPEI sejak tahun 2018 telah mengajukan permohonan fatwa terkait penerapan prinsip Syariah dalam mekanisme kliring, penyelesaian, dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa atas efek bersifat ekuitas di bursa efek,” ujarnya.

Azharuddin menerangkan, fatwa KPEI memuat  skema akad yang tepat untuk mengatur hubungan Lembaga Kliring dan Penjaminan dengan Anggota Kliring. Menurutnya, fatwa in pun membahas skema akad penjaminan atas transaksi yang dilakukan anggota Kliring bila  gagal menunaikan kewajibannya menyerahkan efek saham atau uang.

Selain itu, Fatwa tersebut juga berisi tentang alternatif Syariah terkait model penyelamatan Anggota Kliring mengalami yang gagal bayar oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.  Menurutnya mellui fatwa KPEI, setidaknya lembaga SRO memiliki otoritas pengaturan dalam perdagangan saham di pasar modal  sudah lengkap.

[KHA/MUI/Foto:net]

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Ekonomi Islam