Connect with us

Ekonomi Islam

Kemenag Dorong Penerbitan Perpres Zakat Bagi ASN

Diharapkan menjadi terobosan. Kemenag sedang merampungkan draf.

[JAKARTA, MASJIDUNA] —  Dalam mengoptimalisasikan pengumpulan zakat penghasilan dari kalangan aparatur sipil negara(ASN) diperlukan payung hukum. Karenanya, Kementerian Agama (Kemenag)  mendorong diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengumpulan Zakat Penghasilan di Kementerian/Lembaga Pusat dan Daerah.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, dalam menggali potensi zakat nasional sebesar Rp 230 triliun setahun, ternyata masih jauh dari harapan. Pasalnya hingga kini hanya terhimpun sekitar Rp 10 triliun pada tahun 2020. Oleh karenanya, diperlukan langkah terobosan pengumpulan zakat melalui perangkat yang memungkinkan.

“Kemenag dan Baznas bersama terus mendorong Perpres yang mengatur mekanisme pengumpulan zakat ASN segera dapat diwujudkan,” ujarnya Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Zakat 2021 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Jakarta, Senin (05/04).

Menurutnya, pihaknya sedang merampungkan draf Perpres. Namun demikian masih membutuhkan waktu yang cukup. Khususnya dalam menyesuaikan pasal per pasalnya. Begitupula dengan persoalan substantif lainnya. Dia berharap, pertemuan Rakornas Zakat menghasilkan langkah strategis dalam meningkatkan pengumpulan zakat secara nasional.

Serrta  optimalisasi manfaat zakat yang lebih merata di negara ini.  Dengan begitu, misi risalah Islam sebagai agama pembawa kedamaian dan kesejahteraan kepada seluruh umat manusia semakin terbukti. Tentu saja  melalui gerakan zakat yang bersifat inklusif dan memihak kaum dhuafa.

Yaqut  berharap penyaluran zakat tak hanya secara konvensional.  Namun penyalurannya dipergunakan bagi hal yang bersifat  produktif. Setidaknya agar upaya pengentasan kemiskinan umat dapat terealisasi dari ikhtiar pengumpulan zakat.

“Tugas setiap lembaga pengelola zakat sekarang ialah membuktikan dan meyakinkan masyarakat sudah berapa banyak orang miskin yang berhasil dibebaskan dari kemiskinan melalui pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan syariat dan perundang-undangan,” pungkasnya.

[KHA/Bimasislam/Foto: Tribunnews]

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Ekonomi Islam