Connect with us

Ekonomi Islam

Lolos Berbagai Tahapan, Sucofindo Resmi Punya LPH

Menjadi LPH pertama yang berhasil dibentuk BPJPH.

[JAKARTA, MASJIDUNA] — “Motivasi kami mendirikan LPH bukan semata karena kepentingan bisnis, namun jauh lebih dari itu untuk turut menjalankan amanah melayani kebutuhan ummat”. Kalimat itu meluncur dari bibir Direktur Utama PT Sucofindo Bachder Djohan Buddin setelah perusahaan yang dipimpinnya resmi ditetapkan memiliki lembaga pemeriksa halal (LPH) oleh Badan  Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Kepastian itu dibuktikan dengan Surat Keputusan  (SK) Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) nomor 117 Tahun 2020 tentang Penetapan PT Sucofindo (Persero) sebagai LPH. Bagi Bachder, peluang menjadi LPH  merupakan sebuah kesempatan yang tak boleh dilewatkan. Sebab LPH berbeda halnya dengan peluang lainnya

Perusahaan yang dipimpinnya memiliki sejumlah insfrastruktur dan sumber daya manusia yang mumpuni dan memadai untuk ditetapkan sebagai LPH. Boleh dibilang, PT Sucofindo memenuhi persyaratan untuk ditetapkan memiliki LPH. Oleh karena itu, Sucofindo pun tertantang  turut serta dalam menjalankan UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Dalam SK tersebut Sucofindo memiliki ruang lingkup pemeriksaannya. Meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan. Sedangkan ruang lingkup pemeriksaan jasa meliputi penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian.

UU 33/2014 sedianya memungkinkan sebuah BUMN memiliki LPH. Setidaknya menjadi LPH. Peluang itupun tak dilewatkan Sucofindo hingga berhasil melewati sejumlah tahapan pemeriksaan. Merujuk UU 33/2014, LPH bertugas memerikksa kehalalan suatu produk sebagai salah satu syarat mendapatkan sertifikat halal dari Pemerintah.

Hasil pemeriksaan LPH menjadi bahan bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memfatwakan kehalalan. Selanjutnya atas dasar fatwa MUI tersebut, suatu produk bisa mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH.

Sementara Kepala BPJPH Sukoso mengatakan Sucofindo menjadi LPH pertama yang berhasil dibentuk lembaga yang dipimpinnya. Menurutnya, penetapan Sucofindo sebagai LPH setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan verifikasi lapangan oleh Tim BPJPH dan MUI sejak Februari 2020. 

Menurut Sukoso, penyelenggaraan Jaminan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal dalam mengonsumsi dan menggunakan produk dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. 

“Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pasal 30 ayat (1) BPJPH menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal”, Kata Sukoso. 

Sucofindo dinyatakan lulus sesuai sistem, teknis dan prinsip syariah serta memenuhi persyaratan Pendirian LPH berdasarkan Pasal 12 dan Pasal 13  UU 33/2014. Kemudian memenuhi persyaratan pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 33/2014. Boleh dibilang, Sucofindo lolos semua tahapan sesuai peraturan perundangan yang berlaku untuk menjadi LPH.

[AHR/Halal]

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Ekonomi Islam