Connect with us

Ekonomi Islam

Empat Arah Kebijakan Pengembangan Keuangan Syariah

[JAKARTA, MASJIDUNA]  — Dalam rangka pengembangan keuangan syariah di tanah air, perlu adanya terobosan arah kebijakan. Terhadap hal itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki strategi yang dapat mengembangkan keuangan syariah  di Indonesia. Setidaknya terdapat empat ahhar kebijakan.

“Empat hal yang ingin kami tekankan di sini,” ujar Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso dalam acara  Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) di Jakarta, Senin (21/9).

Pertama, membangun sinergi dan integrasi ekonomi serta keuangan syariah dalam satu ekosistem. Termasuk adanya dukungan dari sektor rill, keuangan, komersial, dan keuangan sosial. Dia menjelaskan sinergi tersebut meliputi tiap transaksi keuangan pada ekosistem ekonomi syariah.

Yakni mesti menggunakan layanan operasional jasa keuangan syariah mesti berinovasi agar terdepan dalam pelayanan berbasis digital. Selain itu, mampu melayani ekosistem ekonomi syariah. Karena itu, diperlukan dukungan induk usaha melalui konsep platform sharing.

Termasuk mengembangkan dengan melibatkan islamic social finance seperti zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf. Sinergi pun perlu melibatkan organisasi kemasyarakatan berbasis agama, pesantren, pemerintah, Bank Indonesia, Komite Nasional Keuangan Syarah (KNKS) hingga IAEI.

Kedua, penguatan kapasitas dan daya saing industri keuangan syariah. Dia beralasan jumlah industri keuangan syariah sudah mulai membesar. Sayangnya  belum mampu  berkompetisi dengan lembaga jasa keuangan non syariah. Karenanya, perlu membuat lembaga keuangan syariah sepadang.

Ketiga, meningkatkan permintaan terhadap produk keuangan syariah. Menurutnya, kendati Indonesia menjadi negara berpenduduk muslim terbesar di dunia,  namun  tingkat literasi masih tergolong rendah. Yakni diangka 8,11 persen. Dia berharap dalam upaya meningkatkan permintaan prpoduk keuangan syariah dengan memperluas aksesnya.

Seperti melalui sosialisasi dan edukasi secara masif oleh pemangku kepentingan kepada masyarakat. Harapannya, masyarakat dapat jauh mengenal dan muncul keinginan menggunakan produk layanan keuangan syariah.

Keempat, adaptasi digital yang lebih masif terkait ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat  di era digitaliasi di masa new normal. OJK, kata Wimboh, telah mengidigitalisasi lembaga keuangan mikro. Tak saja dari aspek akses keuangannya  semata, namun dari hulu ke hilir. Seperti dari proses bisnis  UMKM hingga pemasaran melalui e-commerce.

“Ini harus kita lakukan segera agar mempercepat proses peran bank syariah atau keuangan syariah dalam untuk memberikan akses kepada masyarakat di daerah-daerah,” pungkasnya.

[AHR/Foto: elshinta.com]

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Ekonomi Islam