Connect with us

Ekonomi Islam

Belasan Pelaku Usaha Sulsel Resmi Kantongi Sertifikat Halal

Masih terdapat kendala dalam pelaksanaan sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Seperti soal kepastian tarif, percepatan dan kepastian waktu, serta kurangnya lembaga pemeriksa halal (LPH), dan otoritas yang menerbitkan fatwa halal.

[MAKASSAR,  MASJIDUNA] — Pemerintah terus mengencarkan pelaksaan UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Antara lain dengan mengajar semua pelaku usaha tersertifikasi halal. Itupula yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan menyerahkan sertiifikat halal bagi 16 pelaku usaha.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Sulsel, Khaeroni  berpandangan, pemberian sertifikasi halal merupakan amanat dari UU 33/2014. Namun diakui dalam praktiknya di lapangan masih terdapat kendala dalam pengurusan sertifikasi halal.  Antara lain  soal kepastian tarif, percepatan dan kepastian waktu, serta kurangnya lembaga pemeriksa halal (LPH), dan otoritas yang menerbitkan fatwa halal.

Soal tarif layanan, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk segera menerbitkan regulasinya. Sementara soal  waktu, proses sertifikasi halal yang selama ini mencapai 93 hari dinilai sangat lambat. Oleh karena itu, nantinya waktu proses sertifikasi halal bakal dipercepat menjadi 21 hari. 

Khaeroni  melanjutkan, permasalahan terbatasnya jumlah LPH dan lembaga  lembaga yang memiliki otoritas menerbitkan fatwa halal pun menjadi persoalan. Karenanya,  Khaeroni  mengusulkan perlunya penambahan dua hal tersebut untuk memudahkan dan mempercepat proses sertifikasi halal.

Dia menilai, pemeriksa halal nantinya dapat dilakukanoleh lembaga negara/yayasan Islam berbadan hukum dan universitas yang memenuhi syarat. Sementara, fatwa halal tetap dikeluarkan oleh MUI dengan mengakomodasi keterlibatan lembaga fatwa Ormas Islam yang berbadan hukum.

“Intinya, semua hambatan kita coba carikan solusinya, termasuk mempercepat mekanisme pendaftaran  on-line. Insya Allah ke depan semua akan dapat berjalan baik sesuai harapan bersama, sehingga bisa menarik para pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya agar memperoleh Sertifikat Halal,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, pelaksanaan sertifikasi halal menjadi  amanah  UU 33/2014. Itu sebabnya sejak terbit beleid tersebut, negara berkewajiban menjamin warganya mendapatkan produk yang halal, baik makanan, minuman, barang gunaan dan jasa. Dalam pelaksanaannya, Kemenag bekerjasama dengan LPH dan MUI. Sementara LPH bertugas melaksanakan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk. Sedang kewenangan MUI adalah melaksanakan sertifikasi Auditor Halal, penetapan kehalalan produk, dan akreditasi LPH.

[AHR/Kemenag]

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Ekonomi Islam